Muara Enim – Pemerintah Desa (Pemdes) Padang Bindu datangi Kantor Bupati Muara Enim, untuk menanyakan tindak lanjut terkait surat laporan aduan yang sudah dilayangkan kepada PJ Bupati Muara Enim Dr. H. Ahmad Rizali, M.A tertanggal 17 Oktober 2023 yang sampai hari ini belum ada respon.
Hal tersebut di sampaikan Evriansyah selaku Sekretaris Desa (Sekdes) Padang Bindu didampingi 10 orang Perangkat Desa dan Kadus ketika dibincangi awak media di Halaman Kantor Bupati Muara Enim. Senin (30/10).
Dikatakan Efri, isi surat yang dilayangkan Pemdes Padang Bindu beberapa waktu yang lalu merupakan laporan terkait temuan Kartu Jaminan Sosial yang mencatut nama dan logo Pemerintah yang sama sekali tidak diketahui pemerintah Desa, kartu tersebut ternyata merupakan janji politik yang di sebar oleh Calon Kades Terpilih nomor urut 2.
(Dibawah ini Berita yang sudah tayang sebelum nya).
“Intinya kami tidak menerima terkait adanya kartu jaminan sosial yang sudah tersebar di masyarakat, jadi kami selaku pemerintah tidak menerima dan menuntut, hari ini kami akan menemui langsung Bapak PJ Bupati untuk menanyakan tindak lanjut surat laporan yang sudah kami layangkan beberapa waktu, namun disayang beliau bapak PJ Bupati tidak ada ditempat dikarnakan ada tugas luar, lalu akhirnya kami menghadap Pak Sekda Muara Enim, “Jelas Evri.
(Dibawah ini Berita yang sudah tayang sebelum nya)
Selain itu Evri juga menceritakan bahwa dirinya pada hari Rabu yang lalu tanggal 25 Oktober 2023 sudah melayangkan laporan/Aduan ke Polres Muara Enim dengan didampingi Kuasa Hukum nya.
“Kami minta tolong kepada Bapak PJ Bupati Muara Enim agar sesegera mungkin menindak lanjuti laporan dan aduan kami selaku pemerintah Desa karna kami percaya bahwa bapak Bupati adalah sosok pemimpin yang dapat memberikan keputusan se bijak bijak nya atas temuan yang dianggap mencidrai nama pemerintah, ini menyangkut marwah pemerintah dimana kami melihat, kejadian ini sangat fatal, dimana adanya temuan ini membuat kami tak nyaman dan tidak konsen lagi untuk bekerja dikarenakan kami terkesan tak adil oleh alias pilih kasih dimata masyarakat yang tidak menerima kartu jaminan sosial yang bukan produk kami, itu akibat ulah dari calon terpilih nomor urut 2, “Ujar nya.
Jadi, lanjut Evri, ” Kami berharap kiranya permasalahan ini dapat diusut tuntas dan diberi sangsi seberat beratnya karna ini seperti yang saya katakan tadi menyangkut marwah pemerintah yang sudah tergadai oleh kepentingan Politik dari Calon Kades terpilih, dan perlu bapak Bupati ketahui bahwa, akibat permasalahan ini, kami Pemdes dianggap tak adil oleh masyarakat yang tak menerima kartu tersebut, kami sempat terdengar bahwa kami pemdes akan dilaporkan oleh masyarakat yang tak menerima kartu jaminan sosial, dimana kami dianggap menipu dan sebagai nya, jadi sekali lagi kami mohon kiranya bapak Bupati sesegera mungkin menindak lanjuti laporan secara tersurat yang sudah kami layangkan beberapa hari yang lalu.
Pada kesempatan ini juga, kami akan menunggu kabar selama 2 atau 3 hari ke depan terkait permasalahan ini, dan apabila tidak ada tindak lanjut dari permasalahan ini, kami seluruh perangkat Desa akan sesegera mungkin melakukan rapat dan akan mengambil keputusan untuk mengundurkan diri secara massal dan akan menutup kantor Desa, karna menurut pandangan kami, berarti selama ini pemerintah Desa, maupun Kecamatan dan Kabupaten terkesan sudah tak dianggap dan terkesan sudah tergadai oleh ulah oknum calon kades terpilih yang memanfaatkan strategi politik nya dengan cara mencatut logo dan nama pemerintah, sehingga nama pemerintah terkesan cacat di mata masyarakat yang menganggap kami menipu.”Tegas Evri.
Saat ditanya bagaimana tanggapan dari Kades Padang Bindu terkait laporan yang sudah dilayangkan, Evri menjawab bahwa Kades tidak ikut campur terkait permasalahan yang sudah dilaporkan dirinya, dikarnakan apa yang dirinya laporkan saat ini adalah murni temuan diwaktu dirinya menjabat sebagai PLH Kades pada waktu Pilihan Kades beberapa waktu yang lalu, dikarnakan Kades Padang Bindu definitif mengambil Cuti karna ikut sebagai calon Kades.
Ditempat yang sama, Redi selaku Kadus 5 ketika di bincangi awak media terkait temuan dari masyarakat yang menerima kartu jaminan sosial, dirinya menegaskan tidak menerima adanya temuan kartu yang mencatut nama Pemerintah dikarenakan, kartu tersebut bukan dikeluarkan dari pemerintah Desa. Namun Redi juga menceritakan, berdasarkan kabar yang dirinya dapat, bahwa masyarakat sebelum pemilihan Kepala Desa, selain di beri janji yang salah satunya berbentuk Kartu, juga diduga diberi uang dengan Nominal Bervariasi dari Calon Terpilih nomor urut 2. Dan dirinya merasa terkejut adanya masyarakat di Dusun 5 juga meminta kartu jaminan sosial kepada Dirinya.
Hal yang sama juga disampaikan Hernita selaku Kesra di Pemdes Padang Bindu, mengatakan dirinya tak terima terkait kartu Jaminan Sosial yang telah beredar di Masyarakat, karna dirinya menganggap strategi politik yang di perankan Calon Kades terpilih terkesan membuat kisruh dimasyarakat.
(Kms).
